JAKARTA | BERITA PERUBAHAN -Pemerintah menunda pembukaan pendaftaran PPPK terhadap guru Honorer. Hal itu dapat di lihat dari Akun Resmi BKN. Dimana seharusnya di buka pertanggal 30 Mei 2021. Belum ada konfirmasi terkait apa alasan pihak pemerintah sehingga penundaan tersebut mendadak sifatnya. Sebab jauh sebelumnya, telah di umumkan jadwal pembukaan pengumuman dan pendaftaran bagi guru honorer yaitu 30 Mei 2021 pengumuman pembukaan dan tanggal 31 Mei 2021, para pelamar sudah bisa mendaftar.
Tentunya penundaan pengumuman tersebut mendapat reaksi keras dari salah satu tokoh pejuang Status dan Kesejahteraan bagi Honorer yaitu Bapak Yusak. Menurut beliau, bahwa penundaan ini bukti ketidakmampuan dan kelemahan pemerintah dalam tata kelola sistem kepegawaian secara khsus menyangkut peta konsep pendidikan nasional.
“Memang dari dulu, sebenarnya ada carut marut sistem pengelolaan pegawai oleh pemerintah. Bukti pemerintah lemah dan tak punya peta konsep pendidikan yang terukur dan terarah. Sekarang ditambah lagi dengan masalah honorer yang belum berujung.”
Pemerintah ini, kita gak paham maunya apa. Bayangkan, perekrutan CPNS di batasi oleh UU yang diciptakan sendiri oleh pemerintahan. Waktu honorer berusia dibawah 35 kesempatan sangat kecil, karena formasi yang dikeluarkan sangat sedikit, sementara kebutuhan pegawai tidak bisa di tunda. Jumlah anak bertambah, sekolah bertambah, angka PNS Pensiun semakin besar. Wajarlah adanya ledakan tenaga honorer, tegas Yusak.
Jika melihat pergulatan perjuangan para honorer di daerah, Nasional dan Perjuangan Panja DPR RI dan PANSUS DPD RI yang menginginkan usia 35+ tanpa tes, memang terkesan memaksakan kehendaknya jika honorer harus ikuti tes.
“Mulai dari Honorer, pemda, PANJA DPR RI dan PANSUS DPD RI, sepakat menginginkan pengangkatan honorer sebagai ASN, hanya dengan melengkapi administrasi, bukan tes lagi. Sebab pengabdian yang panjang tanpa diakui statusnya bahkan dengan gaji yang jauh dari layak, itu tes terbaik, lebih baik dari pengerjaan 1000 soal dalam sehari”. Tambah Yusak.
“Semoga penundaan ini menjadi sebuah kesempatan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakannya, tutupnya.
(Red)
Komentar