JAKARTA | BERITAPERUBAHAN.ID – Asosiasi Petani dan Penderes Pinus Indonesia (AP3I) menggelar musyawarah pengurus di Oasis Mitra Apartemen, Blok C Room 503, Senen, Jakarta Pusat, Senin (11/7). Rencananya, organisasi ini akan melakukan audiensi dengan lima kementerian untuk memperjuangkan para petani penderes pinus.
“Ada 78 juta petani penderes pinus yang gajinya begitu minim. Tereksploitasi tenaganya untuk kepentingan konglomerasi. Berdasarkan aspirasi mereka, kita berjuang mensejahterakan mereka,” ujar Ketua Umum (Ketum) AP3I, Muhammadi Radiyan, kepada RM.id.
Radiyan menceritakan, beragam konsep perjuangan sudah diracik dan siap disampaikan kepada Pemerintah. Tercatat, sudah lima kementerian terkait dikirimi surat dan akan segera digelar audiensi dengan AP31 dalam waktu dekat.
Yaitu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian, dan TNI-Polri.
“Kepada Kapolri, TNI, dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), kita juga sudah bersurat,” sebutnya. “Mendagri sudah merespon, akan ada pertemuan mensosialisasikan ini ke Provinsi Tingkat 1 seluruh Indonesia,” tambahnya.
Baginya, seluruh kementerian tersebut memiliki peran penting dalam kesejahteraan petani penderes pinus. Misalnya, Kemenhut, banyak lahan tidak termanfaatkan dengan baik padahal bisa dikelola menjadi hutan pinus.
Pun dengan Kemenkeu, tercatat, ada potensi anggaran sebesar Rp 627 Triliun per tahun jika pengelolaan pinus dilakukan secara baik. Ini, bermanfaat untuk perputaran uang Negara. Sementara, Kemendag bisa berperan untuk ekspor hasil pinus yang bisa menguatkan rupiah terhadap dolar.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) AP3I, Erwin Sihombing menambahkan pihaknya juga melibatkan TNI dan Polri, bahkan Kadin dalam proses mensejahterakan petani penderes pinus ini. Misalnya, Polri dan RNI bisa membantu proses pengamanan tata pelaksana penertiban perundangan ihwal ini.
“Penegakan hukum tentu harus berjalan,” ujar Erwin. “Sementara Kadin, bisa membantu mendorong dan mengembangkan ekspor di tingkat internasional,” tambahnya.
Bendahara Umum (Bendum) Nadia menceritakan, beragam kegiatan ini akan dilakukan transparansi dan melibatkan masyarakat sebagai mitra. Rencananya, segera dilakukan program advokasi bertajuk pemberian sertifikat gratis untuk para petani penderes pinus.
Ketua Dewan Pengawas Syamsuddin Siregar menilai, secara garis besar, program kerja sama yang ditawarkan AP3I disambut baik oleh kalangan Pemerintahan. Hal ini, bisa dilihat ketika organisasinya ini melakukan penyuratan ke sejumlah instansi terkait.
Sementara itu, Ketua Majelis Pembina AP3I, Subur Sembiring menceritakan pihaknya akan menggelar rapat kerja nasional di Jakarta, awal September 2022. Harapannya, Presiden Jokowi bisa hadir untuk membuka acara ini. (Elly)
Komentar