JAKARTA|BERITAPERUBAHAN.ID – Muhamad Nasir Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Santri Indonesia (FOKSI) merasa geregetan tidak ditanggapinya permintaan klarifikasi atas pemberitaan kedua media baik cnnindonesia.com maupun detik.com yang memuat tentang big data yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam Podcast Deddy Corbuser.
Di mana dalam pemberitaan ke dua media tersebut mengasumsikan dalam pemberitaannya pernyataan big data oleh LBP di maknai perpanjangan jabatan presiden.
Dengan adanya pemberitaan kedua media tersebut, menurut Cak Nasir begitu disapa menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga muncul demo yang dilakukan beberapa kelompok ketika itu.
“Padahal jika disimak pernyataan LBP tersebut menurut saya bukan mengarah perpanjangan jabatan presiden”, tandasnya.
Berkaitan dengan beredarnya penafsiran yang menjadikan big data yang disampaikan oleh LBP beberapa waktu lalu, pihaknya sudah mengajukan hak koreksi atas pemberitaan tersebut kepada kedua media bahkan dewan pers untuk memfaslitasi keberatan tersebut.
Namun hingga kini kedua media tersebut belum memberikan hak koreksi, sementara dewan pers sudah memberikan jawaban surat sebanyak ketiga, sekalipun memang isi dari surat dewan pers isinya antara surat pertama berbeda dengan surat kedua maupun ketiga berbeda.
Untuk itu Muhamad Nasir mengajak baik dewan pers maupun kedua media tersebut ikut nonton bareng podcast Deddy Carbuser yang mewawancarai LBP.
“Saya berharap Dewan Pers dan kedua pimpinan media tersebut memenuhi undangan kami,nonton bareng Podcast, sehingga bisa duduk bersama untuk menelaah pernyataan LBP tentang Big Data, agar bisa membedah hingga clear”, harap Cak Nasir serius.
Selain mengundang dewan pers dan kedua pimpinan media tersebut, pihak penyelenggara (FOKSI) akan menghadirkan narasumber seperti pengamat Politik dan juga para wartawan untuk sama-sama menyaksikannya.
Tujuannya jelas agar kita semua memperoleh berita yang jelas sehingga masyarakat tetap menghargai kepemimpinan Pak Jokowi hingga akhir 2024 nanti. (Red)
Komentar