JAKARTA|BERITAPERUBAHAN – Dua tahun sejak kasus pertama Covid 19 ditemukan Indonesia, meninggalkan dampak yang begitu besar diberbagai bidang seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai bentuk rasa syukur dimana sampai saat ini, Indonesia masih bisa bertahan meskipun sampai sekarang pandemi Covid 19 belum berakhir. Kementerian Hukum dan Ham mengadakan Doa Kumham untuk Bangsa dan Seminar Nasional dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dhika (HKDK) yang ke-77 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022 di Aula Lt. 4 Gedung Balitbang Hukum dan HAM, Kebon Sirih Jakarta Selatan, Senin (18/7/22).
Doa Kumham untuk Bangsa dipimpin oleh 5 pemuka Agama dan diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM ditingkat pusat hingga daerah daerah secara daring. Setelah doa bersama dilanjutkan dengan kegiatan Seminar Nasional bertema “indeks Layanan : Menakar Akselerasi Kinerja Kementerian Hukum dan HAM”.
“HKDK tahun 2022 memang selayaknya menjadi momentum kita bersama untuk merefleksikan progres pelaksanaan kebijakan, diawali dengan merendahkan diri didepan sang maha pencipta. Pemikiran kritis kembali diasah untuk mengevaluasi semua kebijakan yang telah dilaksanakan.” ucap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly , dalam pembukaan acara Doa Kemenkumham untuk Bangsa dan Seminar Nasional.
“Setiap kita melalui peningkatan usia, semestinya meningkat pula kapasitasnya, jadi semakin matang dalam tugas dan fungsinya.
“Mengapa Balitbang Hukum dan HAM mengambil topik Indeks Layanan : Menakar Akselerasi Kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Dengan mengetahui hasil survey yang merupakan cerminan dari masyarakat memberikan informasi kepada pemberi layanan, ini akan menjadi sesuatu yang lebih tepat pada saat kita melakukan interfensi. “Pungkas Sri Puguh Budi Utami Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham).
Melalui Seminar Nasional, Kementerian Hukum dan HAM ingin membuka ruang diskusi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan pengukuran indeks layanan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang semakin PASTI dan BerAKHLAK, untuk melakukan survei layanan publik.
Seminar Nasional menghadirkan narasumber yang pakar di bidangnya, antara lain Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, SIK, MH (Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM). Rini Widyanti, SH., MPM (Sekretaris Utama Kementerian PAN RB): Dr. Syarifuddin (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM): Prof. Dr. Amy YS Rahayu, M.Si (Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Ul), dan Dr Justisari Perdana Kusumah (sebagai Pengguna Layanan Kekayaan Intelektual).
(Elly)
Komentar